Bimas IslamSenin 30 Maret 2015 merupakan moment bersejarah bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air. Pada hari itu ditandatangani Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dengan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) tentang Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Di Indonesia. Nota Kesepahaman kerjasama ditandatangani oleh Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo, Ketua DSN-MUI Dr. (HC) K.H. Ma’ruf Amin, Ketua Umum BAZNAS Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, dan Ketua Badan Pelaksana BWI Dr. (HC) Maftuh Basyuni.

1. T U G A S

Melaksanakan Pelayanan dan Pembinaan pada Seksi Bimbingan Agama Islam serta Pembinanaan dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Penyuluhan dan Penerangan Agama Islam, Da`wah, HBI dan MTQ berdasarkan kebijakan tekhnis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bekasi.

2. FUNGSI

1. Penyiapan Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Perencanaan pada Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, Kepenyuluhan dan Penerangan agama Islam dan Zakat Wakaf serta MUsabaqoh Tilawatil Qur`an.

2. Pelaksanaan Pelayanan Pembinaan di Bidang Kepenghuluan,Pemberdayaan Kantor Urusan Agama, Pemberdayaan Masjid dan Majelis Ta`lim, Pembinaan Keluarga Sakinah, Pembinaan Penyuluh dan Penerangan Agama Islam dan Da`wah, Pemberdayaan Zakat dan Wakaf serta Pembinaan dan Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Qur`an dan Hari Besar Islam.

3. Evaluasi dan Penyusunan Laporan pada Seksi Bimbingan Masyarakat Islam.

3. TUGAS DAN FUNGSI-FUNGSI PELAKSANA ADMINISTRASI PADA SEKSI BIMBINGAN  MASYARAKAT ISLAM.

1. Pengadministrasi Pemberdayaan Kantor Urusan Agama

Tugas :

Melakukan penyiapan Bahan Pelaksanaan Bimbingan Tekhnis dan Pembinaan pada Pemberdayaan Kantor Urusan Agama.

Fungsi :  

1. Menyusun rencana kegiatan Lomba KUA Teladan antar Kepala KUA Kecamatan dan Lomba Baca Kitab antar Kepala KUA dan Penghulu Se Kab.Bekasi;
2. Mengirimkan Peserta Lomba KUA Teladan Tingkat Provinsi Jawa Barat;
3. Mengirimkan Peserta Lomba Baca Kitab Tingkat Provinsi Jawa Barat;
4. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pembinaan Sarana dan Prasarana KUA;
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Seksi.

2. Pengadministrai Kemasjidan

Tugas :

Melakukan penyiapan Bahan Pelaksanaan Pelayanan, Bimbingan Tekhnis, dan Pembinaan di Bidang Kemesjidan.

Fungsi :

1. Pendataan Masjid dan Mushola;
2. Menyiapkan Bahan Sosialisasi Standar Masjid;
3. Pembinaan Manajemen Masjid dan Kemakmuran Masjid;
4. Orientasi Pemberdayaan Kemakmuran Masjid dan Kepustakaan;
5. Menyalurkan Bantuan Rehab Masjid dan Bantuan Kesejahteraan Imam dan Marbot;
6. Pemberdayaan Masjid;
7. Menyalurkan Bantuan Kitab suci Al Qur`an;
8. Melaksanakan tugas-tgas lain yang diberikan Kepala Seksi.

3. Pengadministrasi Pengembangan Zakat dan Wakaf

Tugas :

Melakukan penyiapan Bahan Pelaksanaan Pelayanan, Bimbingan Tekhnis dan Pembinaan di Bidang Zakat dan wakaf

Fungsi :

1. Sosialisasi Undang-Undang di Bidang Zakat;
2. Pembinaan Optimalisasi Pengumpulan Zakat;
3. Pembinaan Pengelolaan, Pemberdayaan dan Pengembangan Zakat;
4. Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shodaqoh;
5. Pemerataan Muzaki dan Mustahiq;
6. Mengawal dan Mensosialisasikan Peraturan Daerah tentang Zakat;
7. Pendataan dan Inventarisasi Tanah Wakaf;
8. Pensertifikasian Tanah Wakaf;
9. Pendataan dan Pembinaan PPAIW dan Nadzir Wakaf;
10. Pembinaan Pengelolaan Wakaf;
11. Peningkatan Bimbingan Penyuluhan Wakaf;
12. Pembinaan Lembaga Wakaf.
13. Melaksanakan tugas-tgas lain yang diberikan Kepala Seksi.

4. Pengadministrasi Kepenghuluan

Tugas :

Melakukan penyiapan Bahan Pelaksanaan Pelayanan, Bimbingan Tekhnis, dan Pembinaan di Bidang Kepenghuluan.

Fungsi :

1. Menghimpun dan Mempelajari Peraturan / Pedoman yang berhubungan dengan Kepenghuluan;
2. Memberikan Pelayanan dan Pembinaan Penghulu pada KUA Kecamatan;
3. Melakukan Supervisi pada KUA Kecamatan setiap Triwulan;
4. Menerima dan memeriksa kiriman Buku Nikah dan Formulir NR lainnya;
5. Menyusun daftar kebutuhan, mendistribusikan Buku Nikah dan Formulir NR lainnya;
6. Membukukan dan membuat laporan NR;
7. Mengevaluasi hasil Pembinaan / Supervisi Administrasi NR pada KUA Kecamatan;
8. Menghimpun dan melaporkan hasil Supervisi Administrasi NR pada KUA Kecamatan setiap Triwulan;
9. Melaksanakan tugas-tgas lain yang diberikan Kepala Seksi.

5. Pengadministrasi Penerangan dan Penyuluhan Agama Islam

Tugas :

Melakukan penyiapan Bahan Pelaksanaan Pelayanan , Bimbingan Tekhnis dan Pembinaan pada Bidang Kepenyuluhan PNS dan Non PNS / Penyuluh Agama Honorer

Fungsi :

1. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Penerangan Agama Islam;
2. Peningkatan Kualitas Pelayananan dan Pembinaan Penyuluh Agama Islam PNS dan Non PNS;
3. Penyusunan Materi dan Metode Bimbingan dan Penyuluhan Agama Islam;
4. Pembinaan Dan Pemberdayaan Majelis Ta`lim;
5. Menginventarisir Laporan Penyuluh PNS dan Non PNS;
6. Menyiapkan Bahan Rapat Dinas Tetap Penyuluh Agama  Islam;
7. Peningkatan Koordinasi dan Pemberdayaan Lembaga Da`wah;
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Seksi.
   

1. VISI DAN MISI SEKSI BIMBINGAN MASYARAKAT

VISI

Terwujudnya masyarakat islam Bekasi yang beriman, bertaqwa dan berakhlakul karimah, sejahtera lahir dan batin dalam kehidupan pribadi , bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

MISI

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Pembinaan Kepenghuluan, Pemberdayaan KUA, Pemberdayaan Zakat dan Wakaf serta Keluarga Sakinah.

2. Mengoptimalkan Pembinaan Kemasjidan dan Majelis Ta`lim

3. Mengoptimalkan Pembinaan MTQ, Kepenyuluhan, Penerangan Agama Islam dan Hari Besar Islam

4. Meningkatkan kemampuan personil Bimbingan Masyarakat Islam dalam memberikan pelayanan prima pada masyarakat.

- See more at: http://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/machasin-kemenag-jalin-sinergitas-dengan-kepolisian-dalam-tangani-maraknya-nikah-siri-online#sthash.S9Y9Bf4S.dpufJakarta, bimasislam— Menanggapi pemberitaan maraknya praktik nikah siri online belakangan ini, Dirjen Bimas Islam, Prof. Machasin, menyatakan bahwa Kementerian Agama telah melakukan sinergitas dengan Kepolisian dan  Kejaksaan untuk menangani masalah ini. Demikian dikatakan oleh Machasin saat Talk-Show di salah satu stasiun TV Swasta tentang “Fenomena Nikah Siri Online” (20/3).

“Nikah itu kan masalah agama. Jika dilakukan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan, maka nikahnya tetap sah. Alasan yang sering muncul diungkap karena   tidak mau ribet dan lebih mudah daripada harus ke KUA. Namun yang harus diberi catatan, bahwa kita hidup bermasyarakat. Ada hak dan kewajiban yang harus dilindungi. Nikah bukan hanya soal hubungan dua manusia, tetapi juga menyangkut tatanan sosial yang diperlukankehadiran negara”, ujarnya.

Jadi, imbuhnya, nikah harus tetap dicatatkan pada lembaga resmi. Jika ada pihak yang mengklaim dapat memfasilitasi nikah siri dengan harga tertentu dan dapat memberikan buku nikah, bisa dipastikan ini hanya kepentingan bisnis, tidak bisa dipertanggung jawabkan, tegasnya.

Sementara itu, Sosiolog UIN, Nur Rofiah, menyatakan bahwa fenonema nikah siri online ini diduga terkait dengan soal bisnis. Mereka telah melakukan penggaran aturan yang sangat jelas seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

“Saya sangat heran, kenapa fenomena nikah siri online ini bisa berjalan secara terbuka yang jelas-jelas melanggar aturan. Ini kan ada ketentuan pidananya. Apalagi mereka menawarkan buku nikah abal-abal. Ini pasti ada yang salah kenapa hal ini bisa terjadi”, ungkapnya penuh penasaran.

Pada saat ditanyakan dari kalangan mana saja yang melakukan pernikahan siri, Rofiah menegaskan, sesuai dengan penelitiannya bahwa mereka datang dari semua kalangan, di kalangan bawah, menengah dan atas. Dalil yang sering mereka jadikan dasar adalah bahwa nikah sesuai agama itu tidak ada kewajiban harus dicatatkan. Terkait dengan nikah di siri yang jauh atau di daerah terpencil (pegunungan) meskipun nikah di KUA gratis, namunbiaya transportasi lebih mahal, maka pemerintah dalam hal ini diharapkan bisa hadir.

“Nikah di KUA memang gratis, tapi di daerah yang terpencil yang membutuhkan biaya transportasi besar, apalagi harus membawa keluarga lainnya, akhirnya harus keluar biaya lebih besar. Dalam kasus-kasus seperti ini Kementerian Agama diharapkan dapat mencatatkan dengan sistem “jemput bola” sebagai bentuk layanan kepada masyarakat”, ungkapnya. (thobib/foto:bimasislam)